Indonesian Journal of Health Insurance and Medical Records (IJHIMR)

Tinjauan Tingkat Kematangan Rekam Medis Elektronik di RS X Tahun 2026

2026-10-14T02:18:34+00:00

Perkembangan teknologi informasi yang pesat menuntut rumah sakit beradaptasi dengan transformasi digital melalui penerapan sistem Rekam Medis Elektronik (RME) untuk meningkatkan kualitas, efektivitas, dan efisiensi pelayanan kesehatan. Penerapan RME perlu ditinjau untuk mengetahui tingkat kematangan digital suatu fasilitas pelayanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan meninjau tingkat kematangan RME di RS X dengan metode studi kasus. Penelitian dilaksanakan pada Desember 2025 sampai Februari 2026. Data dikumpulkan melalui observasi langsung terhadap penggunaan RME serta data survei kepuasan pasien rumah sakit (Indeks Kepuasan Masyarakat), dan dianalisis secara deskriptif. Penelitian difokuskan pada empat sub-komponen, yaitu fungsi RME, patient-centered care, kedalaman penggunaan RME, dan layanan personalisasi pasien. Hasil observasi menunjukkan bahwa fungsi inti RME di RS X telah berjalan, antara lain pencatatan identitas pasien, Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi (CPPT), dokumentasi klinis, dan peresepan elektronik. Sistem juga mendukung order laboratorium dan radiologi secara elektronik, dan hasil radiologi dapat diakses melalui RME. Kepuasan pasien sebagai indikator awal orientasi pelayanan pada pasien menunjukkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 89,85 (sangat baik). Penggunaan RME mencakup berbagai proses pelayanan dan terintegrasi dengan layanan laboratorium, radiologi, serta platform SATU SEHAT. Layanan personalisasi pasien didukung melalui pendaftaran daring serta integrasi dengan aplikasi Mobile JKN dan Daftar Online Rumah Sakit (DORS) untuk memudahkan akses pelayanan. Kesimpulannya, fungsi inti RME di RS X telah berjalan dan mendukung dokumentasi pelayanan, pelayanan yang berfokus pada pasien, serta kemudahan akses dan efisiensi melalui integrasi dengan sistem digital; namun, level kematangan secara terukur memerlukan instrumen terstandar. Rumah sakit disarankan menilai kematangan RME secara berkala serta memperluas fitur bagi pasien.

Gambaran Tingkat Kepuasan Pasien Pada Bagian Pendaftaran Pasien di Klinik Ya Syafi’i Malang

2026-10-19T02:49:22+00:00

Pelayanan pendaftaran pasien merupakan garda terdepan yang membentuk kesan pertama terhadap kualitas fasilitas kesehatan. Standar kepuasan pasien berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI ditetapkan di atas 90%. Namun, studi pendahuluan di Klinik Ya Syafi’i menunjukkan tingkat kepuasan masih di bawah standar tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan pasien pada bagian pendaftaran di Klinik Ya Syafi’i berdasarkan lima dimensi SERVQUAL. Penelitian ini merupakan studi deskriptif kuantitatif dengan desain cross-sectional, yang dilaksanakan di Klinik Ya Syafi’i Kota Malang. Populasi penelitian adalah seluruh pasien rawat jalan periode Januari–Maret 2025 sebanyak 101 pasien. Sampel yang diambil berjumlah 50 responden dengan menggunakan teknik purposive sampling. Variabel penelitian ini adalah kepuasan pasien yang ditinjau dari lima dimensi: tangible, reliability, assurance, responsiveness, dan empathy. Pengumpulan data menggunakan kuesioner, lalu dianalisis secara univariat melalui tahapan editing, coding, processing, dan cleaning. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh dari 50 responden merasa puas dengan pelayanan pendaftaran pasien. Secara rinci, tingkat kepuasan untuk dimensi tangible mencapai 94%, reliability sebesar 88%, assurance sebesar 90%, responsiveness sebesar 92%, dan empathy sebesar 90%. Dimensi reliability memiliki persentase terendah dan belum mencapai standar ≥90% yang dirujuk dalam artikel. Mayoritas responden berada dalam kategori puas pada kelima dimensi, tetapi aspek reliability masih perlu ditingkatkan, terutama ketepatan waktu pelayanan dan keakuratan data pendaftaran.

Pengaruh Kelengkapan Resume Medis dan Pengembalian Dokumen Rekam Medis terhadap Proses Klaim BPJS Rawat Inap

2026-10-14T02:14:48+00:00

Kelengkapan pengisian resume medis dan ketepatan waktu pengembalian dokumen rekam medis (DRM) rawat inap merupakan dua faktor krusial yang menentukan kelancaran pengajuan klaim BPJS Kesehatan di rumah sakit. Ketidaklengkapan dan keterlambatan pengembalian DRM berpotensi menyebabkan penundaan klaim, gangguan arus kas, hingga penolakan pembayaran oleh BPJS. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kelengkapan resume medis dan ketepatan waktu pengembalian DRM serta menganalisis hubungan antara kedua variabel tersebut di RS Universitas Brawijaya Malang dilengkapi alur klaim BPJS rawat inap. Sampel berjumlah 96 dokumen rekam medis rawat inap (dari populasi 2.169 dokumen) periode Januari-Agustus 2024, dipilih secara random sampling dengan rumus Slovin (e=10%). Data dianalisis menggunakan regresi linear sederhana. Wawancara mendalam dilakukan terhadap 3 informan dari unit Jamkes. Sebanyak 72 dokumen (75%) resume medis tidak lengkap dan 75 dokumen (78,2%) dikembalikan melebihi batas 2×24 jam. Uji regresi menunjukkan kelengkapan resume medis berpengaruh signifikan terhadap waktu pengembalian DRM (B=-1,740; t=-10,877; p<0,001; R²=0,557). Kelengkapan resume medis menentukan 55,7% variasi waktu pengembalian DRM, yang secara langsung memengaruhi kelancaran klaim BPJS. Diperlukan peningkatan kepatuhan DPJP, optimalisasi sistem ERM, dan penguatan koordinasi antarunit.

Tren Pengeluaran Out-of-Pocket dan Kesenjangan Perlindungan Finansial pada JKN Indonesia

2026-10-14T02:13:47+00:00

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan sejak 2014 merupakan instrumen utama pencapaian Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia. Namun, pengeluaran out-of-pocket (OOP) masyarakat masih menjadi beban finansial yang signifikan, sehingga perlindungan yang diberikan program ini masih dipertanyakan kedalamannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis tren pengeluaran OOP dan indikator perlindungan finansial kesehatan di Indonesia tahun 2019-2023 serta membandingkannya dengan tolok ukur WHO dan negara-negara ASEAN. Analisis tren deskriptif menggunakan data sekunder yang dipublikasikan dari WHO Global Health Expenditure Database (GHED), World Bank, Laporan Tahunan BPJS Kesehatan, dan Profil Kesehatan Indonesia (2019-2023). Indikator yang dianalisis meliputi rasio OOP/CHE, CHE/GDP, GGHE-D/CHE, keanggotaan JKN, dan rasio klaim. OOP/CHE menurun dari 34,9% (2019) menjadi 31,2% (2022), namun masih jauh melampaui ambang batas WHO sebesar 20%. Pandemi COVID-19 mengakibatkan penurunan OOP paradoksal pada 2020 akibat penurunan utilisasi layanan. Keanggotaan JKN bertumbuh dari 224 juta menjadi 267 juta jiwa, namun kesenjangan manfaat, biaya tidak langsung, dan keanggotaan tidak aktif terus mengekspos rumah tangga rentan pada risiko finansial. Indonesia tertinggal dari Thailand (10,6%) dan Malaysia (28,7%) dalam pengendalian OOP. Indonesia belum mencapai target OOP WHO di bawah 20%. Diperlukan kebijakan peningkatan investasi kesehatan publik, mekanisme subsidi biaya tidak langsung, dan penguatan pengumpulan iuran pekerja sektor informal.

Faktor Penyebab Klaim Pending Rawat Inap di Rumah Sakit Katolik Budi Rahayu

2026-10-19T02:54:23+00:00

Klaim pending rawat inap yang terjadi di Rumah Sakit Katolik Budi Rahayu sebesar 47 klaim pending. Klaim pending menyebabkan gangguan arus kas, likuiditas keuangan, cash ratio dan tertahannya piutang. Hal tersebut menghambat RS dalam hal operasional RS, penurunan mutu layanan dan peningkatan beban kerja administrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab klaim pending rawat inap dari aspek klinis, koding, dan administrasi. Rancangan penelitian yang digunakan adalah deskriptif, populasi penelitian klaim pending rawat inap berjumlah 47, sampel yang digunakan total populasi periode Januari – April 2025. Instrumen yang digunakan lembar ceklist dengan melakukan telaah dokumen penyebab klaim pending rawat inap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klaim pending rawat inap disebabkan karena faktor klinis paling tinggi sebesar 64% karena ketidaksesuaian pelayanan terhadap Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK), resume medis yang tidak mendukung diagnosis, tata laksana medis tidak lengkap, tidak adanya visite DPJP dan episode pelayanan rawat inap. Faktor koding 21% yang disebabkan kesalahan dalam menentukan kode include, kesalahan penentuan kode diagnosis utama, kesalahan kode kombinasi, dan kesalahan kode multiple. Faktor administratif 15% disebabkan karena tidak ada dokumen pelayanan penunjang medis, tidak ada dokumen kepesertaan, kesalahan penjaminan serta tidak ada dokumen pelayanan medis. Berdasarkan penelitian, rumah sakit perlu meningkatkan kepatuhan klinis sesuai PNPK dan dokumentasi klinis, peningkatan akurasi klasifikasi dan kodefikasi penyakit dan optimalisasi manajemen dokumen klaim.

Strategi Manajemen Pelaksanaan Pengajuan Klaim Non Kapitasi BPJS Kesehatan di Puskesmas Lekok

2026-10-19T03:01:44+00:00

Proses pengajuan klaim Non Kapitasi di Puskesmas Lekok menghadapi kendala administrasi dan sarana prasarana, yang berdampak pada keterlambatan pengajuan klaim serta kerugian pendapatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengajuan klaim Non Kapitasi BPJS Kesehatan di Puskesmas Lekok. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif studi kasus. Informan penelitian berjumlah 3 orang, terdiri atas 1 informan kunci dan 2 informan pendukung yang dipilih dengan teknik purposive sampling. Penelitian ini berfokus pada aspek Input yang meliputi man, material, method, dan machine; aspek Process yang meliputi kelengkapan berkas dan proses entri klaim Non Kapitasi; serta aspek Output yang meliputi status klaim dan hambatan yang terjadi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen, dengan keabsahan data diperiksa melalui triangulasi metode dan sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petugas klaim di Puskesmas Lekok masih merangkap jabatan, belum terdapat SOP tertulis khusus untuk pengajuan klaim Non Kapitasi, serta fasilitas yang tersedia sudah cukup memadai, namun masih ditemukan klaim pending akibat belum dientrinya data SOAP dan adanya irisan klaim dengan FKRTL. Puskesmas Lekok disarankan untuk menunjuk petugas khusus, menyusun SOP klaim Non Kapitasi, serta mengevaluasi proses pengajuan klaim secara berkala guna meminimalisasi kesalahan pengajuan.

Analisis Faktor Penyebab Klaim Pending Berdasarkan Pendekatan 5M di RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang

2026-10-19T02:51:09+00:00

Klaim pending BPJS Kesehatan dapat menunda pembayaran dan mengganggu operasional pelayanan rumah sakit. Di RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang, tercatat 334 klaim rawat inap dan 507 klaim rawat jalan berstatus pending selama Januari–Maret 2025. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor penyebab klaim pending berdasarkan pendekatan 5M, yaitu Man, Material, Method, Machine, dan Measurement. Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif ini dilaksanakan pada 21 Januari–21 Februari 2026. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap empat informan, yaitu wakil kepala unit casemix, petugas koder, dokter verifikator, dan kepala instalasi sistem informasi rumah sakit. Data sekunder berupa rekapitulasi klaim pending digunakan untuk menggambarkan kondisi awal. Analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor Man meliputi kurangnya ketelitian petugas dan perbedaan persepsi pengodean antara rumah sakit dan BPJS Kesehatan. Faktor Material mencakup ketidaklengkapan rekam medis dan dokumen penunjang serta tulisan dokter yang sulit dibaca. Faktor Method berkaitan dengan ketidaksesuaian regulasi BPJS Kesehatan dengan kondisi klinis pasien dan perbedaan aturan pengodean diagnosis. Faktor Machine meliputi jaringan internet tidak stabil, gangguan aplikasi E-Klaim, serta integrasi dan otomatisasi sistem yang belum optimal. Faktor Measurement berkaitan dengan monitoring dan evaluasi klaim pending yang belum optimal. Klaim pending dipengaruhi oleh keterkaitan kelima aspek 5M. Perbaikan diperlukan pada ketelitian petugas, kelengkapan dokumen, sistem informasi, serta monitoring dan evaluasi klaim secara rutin.

Extremal Application of Underwriting Instruments in South African Medical Schemes, 2015–2024: A Peaks-Over-Threshold Analysis with Policy Implications

2026-07-09T00:54:07+00:00

Medical schemes in South Africa may apply three statutory underwriting instruments—general waiting periods, pre-existing-condition exclusions, and late-joiner penalties—to protect risk pools against anti-selection. However, their application varies, and extreme cases affecting large numbers of beneficiaries have not been formally modelled. This study applies extreme value theory (EVT) to underwriting cases across benefit options in South African medical schemes from 2015 to 2024, using national regulatory data, and interprets the findings in the context of policy debates on anti-selection and risk equalisation. The distribution of cases per option-year exhibited a heavy tail. A generalised Pareto distribution fitted to high-threshold exceedances yielded a positive shape parameter (ξ ≈ 0.18 using maximum likelihood and ≈ 0.85 using the Hill estimator), placing the data in the Fréchet domain, with a tail index of approximately 1.2–3. Concentration was substantial: the most affected 10% of benefit options accounted for approximately three-quarters of all cases, while estimated return levels reached tens of thousands of cases for rare option-years. Trends varied by instrument: pre-existing-condition exclusions declined, general waiting periods peaked in 2024, and late-joiner penalties remained relatively stable but were concentrated in open schemes and older age groups. Extreme case counts were consistently higher in open schemes. These findings support policy discussions on risk equalisation and reducing reliance on underwriting. EVT offers regulators a systematic approach to identifying extreme underwriting case loads, although the results must be interpreted cautiously because counts depend on benefit-option size and do not measure application rates.